CONTOH KASUS AMDAL DI INDONESIA(TPA,bantargebang,Bekasi) DAN CONTOH KASUS AMDAL LUAR NEGRI(TUMPAHAN MINYAK KAPAL SHOWA MARU DAN GULF WAR OIL SPILL)

CONTOH KASUS AMDAL DI INDONESIA(TPA,bantargebang,Bekasi)

I. Pendahuluan                         

Globalisasi ekonomi, politik dan sosial membawa hubungan antar negara semakin dekat dan erat serta membawa dampak yang positif maupun negatif bagi suatu negara. Salah satu akibat yang paling nyata dari globalisasi adalah berkembangnya perusahaan-perusahaan multinasional didunia.Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar tidak lepas dari sasaran investasi perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi dengan masuknya perusahaan-perusahaan tersebut membawa akibat yang positif maupun negatif di indonesia.Salah satu akibat yang negatif hasil produksi dari perusahaan tersebut adalah banyaknya hasil produksi yang diproduksi tanpa memikirkan kendala yang akan dihadapi dikemudian hari.

Pada dasarnya semua usaha dan pembangunan menimbulkan dampak dikemudian hari. Perencananaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting dikemudian hari, guna dijadikan pertimbangan apakah rencana tersebut perlu dibuat penanggulangan dikemudian hari atau tidak.Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, guna mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa indonesia. Pembangunan tersebut dari masa kemasa terus berlanjut guna memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat.

Alam mempunyai hukumnya sendiri, segala sesuatu akan kembali kepada siklus alam walaupun bahan sintesis hasil rekayasa manusia seperti plastik, tetapi akan menimbulkan masalah yang sangat besar terhadap bahan tersebut dikemudian hari jika sudah tidak dimanfaatkan lagi.Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola hidup masyarakat, kecepatan teknologi dalam menyediakan barang secara melimpah ternyata telah menimbulkan masalah-masalah baru yang sangat serius yaitu adanya barang yang sudah terpakai dan sudah tidak digunakan dan mengakibatkan timbulnya sampah.

II. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan masyarakat?

2. Bagaimana sistem pengelolaan dan kebijakan pemerintah terhadap sampah di daerah bekasi dan sekitarnya?

III. Data dan Fakta

Bahwa,di kawasan Bantar Gebang Bekasi menyebutkan, akibat dijadikan kawasan tersebut sebagai TPA, warga di sekitar menderita yang tiada berujung. Dampak, seperti Penyakit ISPA, Gastritis, Mialgia, Anemia, Infeksi kulit, Kulit alergi, Asma, Rheumatik, Hipertensi, dan lain-lain merupakan hasil penelitian selama kawasaan tersebut dijadikan TPA.

Hasil perhitungan berdasarkan jumlah penduduk,jumlah limbah domestik dari rumah tangga adalah sebesar 2.915.263.800 ton/tahun atau 5900 – 6000 ton/hari; lumpur dari septic tank sebesar 60.363,41 ton/tahun dan yang bersumber dari industri pengolahan sebesar 8.206.824,03 ton/tahun.

penanganan kebersihan di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta, dengan jumlah sarana dan prasarana yang terdiri dari tonk sebanyak 737 buah (efektif : 701 buah); alat-alat besar : 128 buah (efektif : 121 buah); kendaraan penunjang : 107 buah (efektif : 94 buah), sarana pengumpul/pengangkutan sampah dari rumah tangga : gerobak sampah : 5829 buah; gerobak celeng : 1930 buah, galvanis : 201 buah.

Sampah yang diangkut dari Lokasi Penampungan Sementara (LPS) akan diolah di Tempat Pemusnahan Akhir (TPA). TPA yang sekarang adalah TPA Bantar Gebang, Bekasi dengan luas yang direncanakan 108 Ha. Status tanah adalah milik Pemda DKI Jakarta dan sistim pemusnahan yang dilaksanakan adalah “sanitary landfill”. Luas tanah yang sudah dipergunakan sebesar 85 persen, sisanya ± 15 persen diperkirakan dapat menampung sampah sampai tahun 2004, sehingga Pemda DKI Jakarta saat ini sudah mencari alternatif-alternatif lain sistim penanganan sampah melalui kerjasama dengan pihak swasta.

Akibat operasional yang tidak sempurna, maka timbul pencemaran terhadap badan air di sekitar LPA dan air tanah akibat limbah serta timbulnya kebakaran karena terbakarnya gas methan. Untuk mengatasi hal ini Dinas Kebersihan telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Menambah fasilitas Unit Pengolahan Limbah dan meningkatkan efisiensi pengolahan sehingga      kualitas limbah memenuhi persyaratan untuk dibuang.

2. Meningkatkan/memperbaiki penanganan sampah sesuai dengan prosedur “sanitary landfill”.

3. Membantu masyarakat sekitar LPA dengan menyediakan air bersih, Puskesmas dan ambulance.

4. Mengatur para pemulung agar tidak mengganggu operasional LPA.

Besarnya beban sampah tidak terlepas dari minimnya pengelolaan sampah dari sumber penghasil dan di tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Baru sekitar 75 m3 yang didaur ulang atau dibuat kompos. Sementara itu, sisanya sekitar 60% dibuang begitu saja tanpa pengolahan ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Dan, 30% dibiarkan di TPS. Tak heran bila sampah akan menumpuk di TPA. Akibatnya, daya tampung TPA akan menjadi cepat terpenuhi.

IV. Analisa

1. Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan masyarakat

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa setiap orang berhak menolak dengan adanya hal-hal yang dapat merugikan kesehatan baginya. Dalam hal ini, Tidak ada teknologi yang dapat mengolah sampah tanpa meninggalkan sisa. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah selalu membutuhkan lahan sebagai tempat pembuangan ahir.

Dengan adanya tempat pembuangan sampah di suatu daerah, biasanya akan mempengaruhi kesehatan dan lingkungan bagi warga sekitarnya. Seperti contoh yang terjadi di TPA bantar gebang, dengan adanya TPA maka warga sekitarnya TPA menuai derita yang tiada berujung. Dampak, seperti Penyakit ISPA, Gastritis, Mialgia, Anemia, Infeksi kulit, Kulit alergi, Asma, Rheumatik, Hipertensi, dan lain-lain merupakan hasil penelitian di Bantar Gebang selama kawasaan tersebut dijadikan TPA.

Dengan adanya TPA tersebut juga dapat merusak lingkungan dan ekologi disekitarnya. beberapa kerusakan lingkungan yang hingga kini tidak bisa ditanggulangi akibat sebuah kawasan ekologi dijadikan TPA antara lain: pencemaran tanah dimana Kegiatan penimbunan sampah akan berdampak terhadap kualitas tanah (fisik dan kimia) yang berada di lokasi TPST dan sekitarnya. Tanah yang semula bersih dari sampah akan menjadi tanah yang bercampur dengan limbah/sampah, baik organik maupun anorganik baik sampah rumah tangga maupun limbah industri dan rumah sakit. Tidak ada solusi yang konkrit dalam pengelolaannya, maka potensi pencemaran  tanah secara fisik akan berlangsung dalam kurun waktu sangat lama.

2. Sistem Pengelolaan Sampah Dan Kebijakan Pemerintah.

Alam secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatanya tidak sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.Begitu pula dengan sampah, dapat membuat hidup jadi tidak sehat. Karena itu sampah harus dapat diolah dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai penyakit.

Faktor internal yang tidak kalah pentingnya adalah masalah minimnya kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi pengelolaan sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah yang semakin besar. Penyebab utamanya adalah selama ini pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan end of pipe solution, bukan mengacu pada pendekatan sumber.

Kedua, faktor penyebab secara EKSTERNAL. Faktor penyebab eksternal yang paling klasik terdengar adalah minimnya lahan TPA yang hingga saat ini memang menjadi kendala umum bagi kota-kota besar. Akibatnya, sampah dari kota-kota besar ini sering dialokasikan ke daerah-daerah satelitnya seperti TPA Jakarta yang berada di daerah Bekasi, Depok, dan Tangerang serta TPA Bandung yang berada di Cimahi atau di Kabupaten Bandung. Alasan eksternal lainnya yang kini santer terdengar di media massa adalah aksi penolakan keras dari warga sekitar TPA yang merasa sangat dirugikan dengan keberadaan TPA di wilayahnya.Salah satu kelemahan pengelolaan sampah di TPA adalah masalah minimnya kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi pengelolaan sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah yang semakin besar. Penyebab utamanya adalah selama ini pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan end of pipe solution, bukan mengacu pada pendekatan sumber.

 Secara umum, pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah sampah seharusnya mempunyai rencana pengelolaan lingkungan hidup yang baik bagi warga sekitar. Dimana dalam menyusun pengelolaan lingkungan ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dan tidak dapat dipisahkam yaitu:

a. Siapa yang akan melakukan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan apa yang harus dilakukan

b. Sesuai dengan dampak yang diduga akan terjadi, maka akan ditetapkan cara pengelolaan yang bagaimana yang akan dilakukan atau teknologi apa yang akan digunakan agar hasilnya sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah

c. Karena berbagai institusi termasuk pemilik proyek yang akan melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, maka teknologi yang akan digunakan tergantung pada kemampuan biaya yang akan dikeluarkan, terutama kemampuan dari pemilik proyek sebagai sumber pencemar.

Permasalahan umum yang terjadi pada pengelolaan sampah kota di TPA , khususnya kota-kota besar adalah adanya keterbatasan lahan, polusi, masalah sosial dan lain-lain. Karena itu pengelolaan sampah di TPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• Memanfaatkan lahan yang terbatas dengan efektif
• Memilih teknologi yang mudah, dan aman terhadap lingkungan
• Memilih teknologi yang memberikan produk yang bisa dijual dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat
• Produk harus dapat terjual habis.

Karena itu, untuk memenuhi kriteria tersebut diatas, teknologi yang layak dalam pengelolaan sampah di TPA bantar gebang dan untuk diterapkan adalah kombinasi dari berbagai teknologi serta penunjang lainya yaitu :

• Teknologi landfill untuk produksi kompos dan gas metan
• Teknologi anaerobik komposting dranco untuk produksi gas metan dan kompos
• Incinerator untuk membakar bahan anorganik yang tidak bermanfaat serta pengeringan kompos
• Unit produksi tenaga listrik dari gas metan
• Unit drainase dan pengolah air limbah

Dalam menangani masalah sampah dikota jakarta, pemerintah dalam hal ini membuat kebijakan-kebijakan, dimana masalah sampah tersebut juga merupakan masalah lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah pemerintah dan juga masyarakat, namun perlu disadari untuk semua hal yang berkaitan dengan jenis pencemaran (sampah) atau perusakan lingkungan telah dijadikan permasalahan, dimana faktor penyebabnya antara lain:

• Kurangnya kesadaran masyarakat.
• Kurangnya masyarakat dalam melakukan tindakan.
• Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menangani masalah lingkungan.
• Keterbatasan sarana dan prasarana dari pemerintah.

Dengan mencermati permasalahan yang terjadi maka pemerintah mencoba berbagai terobosan yang efektif dan efisien (tepat guna dan tepat sasaran). Sejauh ini, berbagai solusi terus-menerus diupayakan meskipun dalam perkembangannya berbagai kendala kerapkali dijumpai. Solusi-solusi yang sejauh ini telah diupayakan melalui sejumlah program kerja antara lain dalah pelaksanaan regionalisasi pengelolaan sampah melalui program GBWMC (Great Bandung Waste Management). Terdapat 4 poin dalam nota kesepahaman itu, yaitu :

• pengelolaan sampah bersama secara terpadu di kawasan Bandung metropolitan
• membentuk wadah yang mandiri dalam pengelolaan sampah terpadu
• percepatan pembentukan wadah mandiri dengan membentuk tim perumus yang terdiri dari 5 wilayah tersebut
• nota kesepahaman ini berlaku hingga terbentuknya wadah yang mandiri tersebut

V. KESIMPULAN

Dalam tulisan ini dari uraian yang disampaikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya tempat pembuangan sampah di suatu daerah, biasanya akan mempengaruhi kesehatan dan lingkungan bagi warga sekitarnya, disamping itu juga mempengaruhi atau merusak ekologi disekitarnya yang diantaranya adalah terjadinya pencemaran air, udara, tanah. Dan akibat dari pencemaran tersebut warga sekitar mudah terserang penyakit.

2. Sistem pengelolaan sampah yang digunakan ini sudah ketinggalan zaman yang salah satunya menggunakan landfill system dimana dalam sistem tersebut membutuhkan lahan yang luas untuk sampah. Disamping itu pemerintah harus dapat membuat kebijakan baik internal maupun eksternal. Faktor Internal dimana minimnya kesadaran warga untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah di lingkungan rumah tangganya sendiri, rendahnya SDM. Sedangkan yang mempengaruhi faktor eksternal adalah minimnya lahan pembuangan sampah serta tidak ketatnya pemerintah baik pusat maupun daerah membuat aturan masalah sampah.

CONTOH KASUS AMDAL LUAR NEGRI(TUMPAHAN MINYAK KAPAL SHOWA MARU DAN GULF WAR OIL SPILL)

Tragedi minyak tumpah memanglah sebuah kecelakaan serius, akibat dari kecelakaan minyak tumpah ini bisa mencemari lingkungan darat dan laut dan mengancam banyak biota yang hidup di dalamnya, selain itu juga bisa mempengaruhi rantai ekosistem yang ada di perairan tersebut. Tumpahan minyak terburuk dalam sejarah, tumpahan minyak selama Perang Teluk memuntahkan 8 juta barel ke Teluk Persia setelah pasukan Irak membuka katup sumur minyak dan jalur pipa saat mereka mundur dari Kuwait pada tahun 1991. Ketebalan minyak yang mencemari lautan bisa mencapai 5 inchi sebanyak 1.360.000 sampai 1.500.000 ton minyak.

Air laut adalah suatu komponen yang berinteraksi dengan lingkungan daratan, di mana buangan limbah dari daratan akan bermuara ke laut. Selain ituair laut juga sebagai tempat penerimaan polutan (bahan cemar) yang jatuh dariatmosfir. Limbah tersebut yang mengandung polutan kemudian masuk ke dalamekosistem perairan pantai dan laut. Sebagian larut dalam air, sebagian tenggelamke dasar dan terkonsentrasi ke sedimen, dan sebagian masuk ke dalam jaringantubuh organisme laut (termasuk fitoplankton, ikan, udang, cumi-cumi, kerang,rumput laut dan lain-lain). Kemudian, polutan tersebut yang masuk ke air diseraplangsung oleh fitoplankton.

  I.            Dasar Hukum Pencemaran di Laut

A.Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 

 atau yang lebih dikenal dengan London Dumping, adalahkonvensi Internasional yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 1972 danmulai berlaku pada 30 Agustus 1975 adalah konvensi internasional yangmerupakan perpanjangan dari isi pada Konvensi Stockholm. Konvensi ini padadasarnya secara garis besar membahas tentang larangan dilakukannya pembuangan limbah di lingkungan laut secara sengaja. Tujuan dari konvensi iniadalah melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari segala bentuk  pencemaran yang menimbulkan kewajiban bagi peserta protokol untuk mengambil langkah-langkah yang efektif, baik secara sendiri atau bersama-sama,sesuai dengan kemampuan keilmuan, teknik dan ekonomi mereka gunamencegah, menekan dan apabila mungkin menghentikan pencemaran yangdiakibatkan oleh pembuangan atau pembakaran limbah atau bahan berbahayalainnya di laut. Peserta protokol juga berkewajiban untuk menyelaraskankebijakan mereka satu sama lain.

B.International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973/1978 

  Marpol adalah sebuah peraturan internasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran di laut. Setiap sistem dan peralatan yang ada dikapal yang bersifat menunjang peraturan ini harus mendapat sertifikasi dari klas.Isi dalam marpol bukan melarang pembuangan zat-zat pencemar ke laut, tetapi

mengatur cara pembuangannya. Agar dengan pembuangan tersebut laut tidak tercemar (rusak), dan ekosistim laut tetap terjaga.Marpol memuat 6 (enam) Annexes yang berisi regulasi-regulasi mengenai pencegahan polusi dari kapal terhadap :

1. Oil (Minyak)

2. Nixious Liquid Substance Carried in Bulk (cairan Nox berbentuk curah)

3. Harmful Substance in Packages Form (barang-barang berbahaya dalam kemasan)

4. Sewage (air kotor/air pembuangan)

5. Garbage (sampah)

6. - Air Pollution (polusi udara)

C.The International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation 

 Konvensi Internasional yang baru dikeluarkan oleh IMO mengenaikerjasama internasional untuk menanggulangi pencemaran yang terjadi akibattumpahan minyak dan barang beracun yang berbahaya telah disetujui olehdelegasi negara anggota IMO pada bulan Nopember 1990 dan diberlakukan mulaitanggal 13 Mei 1995 karena sudah diterima oleh kurang lebih 15 negara anggota

.D.International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage (Civil Liability Convention) tahun 1969.

The CLC Convention aplikasinya pada kerusakan pencemaran minyak mentah (persistent oil) yang tertumpah dan muatan kapal tangki. Konvensitersebut mencakup kerusakan pencemaran lokasi, termasuk perairan negaraanggota konvensi, sementara untuk negara bendera kapal dan kebangsaan pemilik kapal tangki tidak tercakup dalam lingkup aplikasi dari CLC Convention

 E.United Nation Convention on the Law of the Sea 

 UNCLOS 1982 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur masalahlaut terlengkap dan berhasil disepakati oleh negara-negara. Hal ini terbukti sejak tahun 1994 UNCLOS 1982 mulai berlaku, pada tahun 1999 telah diratifikasi oleh130 negara dan piagam ratifikasi telah didepositkan ke sekretariat Jenderal PBBtermasuk Indonesia.

 UNCLOS 1982, terdiri dari 17 bab 320 Pasal, secara isi UNCLOS 1982tersebut mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penggunaan istilah dan ruanglingkup, laut territorial, dan zona tambahan, selat yang digunakan untuk pelayaraninternasional, negara kepulauan, ZEE, landas kontinen, laut lepas, laut lepas,rezim pulau, laut territorial setengah tertutup, hak negara tak berpantai untuk masuk dalam dan ke luar laut serta kebebasan melakukan transit, kawasan, perlindungan dan pelestarian laut, riset ilmiah kelautan, pengembangan alihteknologi kelautan, penyelesaian sengketa, dan bab ketentuan umum dan penutup

•     II.            KESIMPULAN

Penyebab kasus pencemaran laut tersebut secara umum adalah transportasiminyak, pengeboran minyak lepas pantai, pengilangan minyak dan pemakaian bahan bakar produk minyak bumi. Laut yang tercemar oleh tumpahan minyak akan membawa pengaruh negatif bagi berbagai organisme laut. Pencemaran air laut oleh minyak juga berdampak terhadap beberapa jenis burung. Air yang bercampur minyak itu juga akanmengganggu organisme aquatik pantai, seperti berbagai jenis ikan, terumbu karang, hutanmangrove dan rusaknya wisata pantai. Dan tentu saja, pada akhirnya nelayan dan petani juga akan mengalami kerugian secara ekonomisDemikian makalah yang saya buat mengenai pencemaran laut dilihat dari sudut pandang hukum.

Referensi         :

http://hukum.kompasiana.com/2011/03/15/pengelolaan-sampah-dan-kebijakan-pemerintah-dalam-penanggulangan-kasus-sampah-dki-jakarta-347652.html

http://allaboutchems.blogspot.com/2010/12/kecelakaan-minyak-tumpah-terparah-di.html

http://www.energitoday.com/2012/11/08/inilah-negara-yang-paling-tercemar-di-dunia/

http://ciptakarya.pu.go.id/index.php

Pengertian AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)

Pengertian AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)

Analisis Dampak Lingkungan di indonesia di sebut dengan AMDAL,AMDAL adalah hasil cermat tentang dampak penting suatu kagiatan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan, sedangkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah keseluruhan dari hasil studi yang disusun secara sistematis dan merupakan satu kesatuan dalam bentuk dokumentasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan pada lingkungan.yang di maksud dengan lingkunan hidup disini yaitu aspek biotic,abiotik dan cultural.dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah peraturan pemerintah no.27 tahun 2012 tentang “izin lingkungan hidup”. Secara umum yang bertanggung jawab terhadap koordinasi proses pelaksanaan AMDAL adalah BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan).

Dengan adanya AMDAL dapat nengambil keputusan dengan melihat :

1.       Apakah ada dampak pada kualitas lingkungan hidup yang melampaui batas toleransi yang telah ditetapkan.

2.       Apakah dalam menimbulkan dampak pada proyek lain akan  menimbulkan komplik.

3.       Apakah akan menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat ditoleransi dan membahayakan keselamatan masyarakat.

4.       sejauhmana pengaruhnya pada pengelolaan lingkungan yang lebih luas.

Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia.

Berikut ini adalah jenis AMDAL yang dikenal di Indonesia :

1.AMDAL proyek tunggal : adalah studi kelayakan lingkungan untuk usaha / kegiatan yang diusulkan hanya satu jenis kegiatan.

2.AMDAL kawasan : adalah studi kelayakan lngkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan dari berbagai kegiatan dimna AMDAL menjadi kewenangan satu sector yang membidanginya.

3.AMDAL terpadu multi sektor : adalah studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan dengan berbagai intansi teknis yang membidangi.

4.AMDAL regional : adalah studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan terkait satu sama lain.

Masalah-maasalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap  sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia.

Tujuan dan sasaran AMDAL :

Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup.Dengan melalui studi AMDAL diharapkan usah dan / atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup.

Contoh kasus kerusakan lingkungan :

maraknya penggunaan pestisida dalam bidang pertanian, untuk hasil panen  yang lebih unggul,Petani menggunakan pestisida kimia untuk membasmi hama dan gulma, tanpa disadari hal tersebut dapat membahayakan karena pestisida kimia tidak hanya membunuh hama tetapi juga biota-biota lain yang sebenarnya bermanfaat, yang lebih parahnya lagi , jarang terdengar  bahwa seorang penyuluh pertanian memberi pengetahuan mengenai bahaya penggunaan pestisida kimia kepada para petani sehingga penggunaan pestisida kimia semakin banyak digunakan oleh petani.

Dalam kehidupan sehari-hari berbagai contoh kurang tepat dalam pengelolaan lingkungan juga dapat kita lihat, sejalan dengan lajunya pembangunan nasional yang dilakukan permasalahan

Lingkungan hidup yang saat ini sering kita hadapi yaitu kerusakan lingkungan disekiar area pertambangan yang berpotensi merusak bentang alam  dan adanya tumpang tindih penggunaan lahan untuk pertambangan di hutan lindung . Kasus-kasus pencemaeran lingkungan juga cenderung meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negative terutama pada lingkungan perkotaan.

Sungai-sungai di perkotaan  tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga . kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat , pupuk maupun pestisida .

masalah pencemaran ini disebabkan masih rendahnya kesadaran para pelaku  dunia usaha ataupun kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas yang baik.

Sisi lemah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undang  lingkungan hidup yang menonjol adalah penegakan hukum. Pesatnya pembangunan nasional yang dilaksanakan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak diimbangi  dengan adanya ketaatan  aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan aturan yang harus menjadi pegangan untuk pedoman dalam melaksanakan suatu usaha atau kegiatannya, khususnya menyangkut bidang sosial dan permasalahan lingkungan. 

 Kegunaan Setudi Amdal :

 Bagi Pemerintah :Membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan   pengelolaan lingkungan dalam hal pengendalian dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang meliputi aspek biofisik, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam tahap perencanaan rinci pada suatu kegiatan Pembangunan.Sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada suatu kegiatan Pembangunan.

Bagi Pemrakarsa :Mengetahui permasalahan lingkungan yang mungkin timbul di masa yang akan datang dan cara-cara pencegahan serta penanggulangan sebagai akibat adanya kegiatan suatu pembangunan. Sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkunganSebagai bahan penguji secara komprehensif dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk kemudian mengetahui kekurangannya.

Bagi Masyarakat :Mengurangi kekuatiran tentang perubahan yang akan terjadi atas rencana kegiatan suatu pembangunan.Memberikan informasi mengenai kegiatan Pembangunan Industri , sehingga dapat mempersiapkan dan menyesuaikan diri agar dapat terlibat dalam kegiatan tersebut.Memberi informasi tentang perubahan yang akan terjadi, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dampak positif dan menghindarkan dampak negatif.Sebagai bahan pertimbangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan.

Dasar pelaksanaan studi AMDAL

Pada pelaksanaan studi AMDAL terdapat beberapa komponen dan parameter lingkungan yang harus dijadikan sebagai sasaran studi, antara lain :

1.              Komponen Geo-Fisik-Kimia antra lain : Iklim dan Kualitas Udara, Fisiografi, Geologi Ruang,

    Lahan dan Tanah, Kualitas Air Permukaan,

2.              Komponen Biotis antara lain : Flora, Fauna, Biota Sungai, Biota Air Laut

3.              Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya antara lain : Sosial Ekonomi , Sosial Budaya

4.              Komponen Kesehatan Masyarakat antara lain Sanitasi Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat.

Kriteria wajib AMDAL :

AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting sehingga AMDAL merupakan bagian dari beberapa hal, yaitu pengelolaan lingkungan, pemantauan proyek, pengelolaan proyek, pengambil keputusan, dan dokumen yang penting.

Kriteria wajib AMDAL,Kriteria ini hanya diperlukan bagi proyek-proyek yang menimbulkan dampak pentingterhadap lingkungan yang pada umumnya terdapat pada rencana-rencana kegiatan berskala besar, kompleks serta berlokasi di daerah yang memiliki lingkungan sensitif.Jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDALdapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 17 tahun2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi denganAMDAL.

referensi :

http://nandagokilz1.wordpress.com/2012/12/04/pengertian-amdal-analisis-dampak-lingkungan/

http://www.academia.edu/6049087/MAKALAH_AMDAL_Analisis_Mengenai_Dampak_Lingkungan

CONTOH KASUS KEWARGANEGARAAN

CONTOH KASUS KEWARGANEGARAAN

1 ) Kelahiran

Contoh Kasus:

          Seorang Laki-laki bernamfa Jack ( Warga Negara Brazil ) menikah dengan Seorang perempuan bernama Perry ( Warga Negara Venezuela ) di Jakarta (Indonesia) dan diakui oleh negara bahwa perkawinannya sah. Jack telah bertempat tinggal di Jakarta ( Indonesia ) selama 2 tahun sedangkan Perry bertempat tinggal di Jakarta ( Indonesia ) juga selama 1 tahun. Setelah menikah mereka dikaruniai anak yang diberi nama Alexander Jack. Alexander Jack dilahirkan di Negara Indonesia. Menurut UU yang berlaku di Negara Indonesia anak Tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena Alexander lahir di Negara Indonesia. Setelah Berumur 17 tahun Alexander Jack mendapat KTP dengan warga negara Indonesia.

Kesimpulan:

          Seorang anak yang lahir di Indonesia berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia walaupun ayah atau ibunya bukan Warga Negara Indonesia tetapi anak tersebut tetap menjadi Warga Negara Indonesia ( WNI ). Sama seperti Alexander Jack yang mempunyai Orang tua berkewarganegaraan Asing tetapi Alexander termasuk kedalam Warga Negara Indonesia karena Alexander Jack dilahirkan di Negara Indonesia.

2. Pengangkatan

Contoh Kasus:


          Pada tahun 1997, Patrick Patricio ( Warga Negara Uruguay ) menikahi seorang gadis yang bernama Sulis ( Warga Negara Indonesia ). Setelah 3 tahun menikah akhirnya mereka dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Belize. Karena Belize belum berusia 5 tahun maka Belize diangkat secara sah menjadi Warga Negara Indonesia.

Kesimpulan:

          Anak dari suatu negara yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menjadi Warga Negara Indonesia. Sama seperti Belize yang mempunyai Ayah berkewarganegaraan Uruguay dan Ibu berkewarganegaraan Indonesia, tetapi Belize diangkat secara sah menjadi Warga Negara Indonesia karena Belize belum berusia 5 tahun dan karena sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Pewarganegaraan

Contoh Kasus:


          Van Sebastian Conquer adalah seorang warga negara belanda yang tinggal di Jakarta yang berprofesi sebagai pemain sepak bola divisi Utama Indonesia. Van telah  5 tahun bertempat tinggal di Indonesia. Van juga sudah mulai lancar berbahasa Indonesia. Oleh karena kecintaannya kepada Indonesia yang merupakan negara yang membesarkan namanya tersebut Van akhirnya memutuskan untuk bertempat tinggal dan menjadi Warga negara Indonesia. Oleh karena keinginannya tersebut Van mengajukan permohonan perpindahan warga negaranya tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Van membuat surat permohonannya ingin menjadi Warga Negara Indonesia dengan tulisan, materai dan bahasa indonesia. Setelah selesai membuat surat tersebut Van memberikan suratnya tersebut kepada pihak yang menangani kasus tersebut ( Menteri ) dan menteri memberikan kepada Presiden agar mendapat persetujuan yang sah. Karena Presiden menyetujui bahwa Van Sebastian Conquer layak menjadi Warga Negara Indonesia maka mulai saat itu Van Sebastian Conquer telah menjadi Warga Negara Indonesia.

Kesimpulan:

          Disetujuinya Seseorang yang mengajukan permohonan untuk menjadi WNI secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan bermaterai cukup kepada Presiden melalui menteri. Sama Seperti Van Sebastian Conquer yang di berikan kewarganegaraan Indonesia karena Van telah mengajukan permohonan kepada Menteri dan Presiden bahwa Van ingin menjadi warga negara Indonesia. Van membuat surat permohonan dengan bahasa indonesia dan bermaterai yang cukup untuk dikirim kepada Menteri dan menteri memberi kepada presiden. Permohonan Van pun disetujui dan Van menjadi warga negara Indonesia.
          
4. Perkawinan

Contoh Kasus:


          Alberto Goncalves merupakan pemain Persipura Jayapura yang telah merumput di Papua Selama 5 Tahun. Goncalves merupakan Warga Negara Brazil. Pada tahun 2007 Goncalves memutuskan untuk melepas masa lajang nya dengan seorang gadis asal Garut yang bernama Asmirandah. Mereka akhirnya menikah di Bandung, Jawa Barat. Karena Pernikahan tersebut Alberto Goncalves mendapat status Warga Negara Indonesia. Akhirnya Alberto bisa menjadi pemain Timnas Indonesia.

Kesimpulan:

          Warga negara asing yang melakukan perkawinan secara sah dengan warga negara Indonesia.Sama seperti Alberto Goncalves yang memeperoleh status kewarganegaraan Indonesia karena melakukan pernikahan dengan perempuan Warga Negara Indonesia.

5. Pemberian Kewarganegaraan   

Contoh Kasus:

          Guus Hiddink adalah Seorang Warga Negara Belanda yang bertempat tinggal di Korea Selatan. Guss bekerja sebagai seorang pelatih sepak bola. Karena keberhasilan nya membawa Club-Club dan Tim-Tim besar menjadi Club dan Tim yang hebat akhirnya Guss dipanggil untuk melatih Korea Selatan. Guss memegang peran penting untuk membimbing pemain Korea Selatan yang akan bertanding di Kejuaraan Sepak Bola terbesar di dunia ( Piala Dunia ). Akhirnya Guss berhasil membawa Tim Korea Selatan menjadi Semifinalis Turnamen Terbesar Di Dunia tersebut. Hasil yang sangat memuaskan serta membanggakan untuk warga Korea Selatan. Karena keberhasilan Guss Hiddink membawa Korea Selatan menjadi semifinalis Piala Dunia, Pemerintah Korea Selatan memberi Kewarganegaraan Korea Selatan kepada dirinya.

Kesimpulan:

         Orang asing yang diberikan hak kewarganegaraan secara cuma-cuma karena telah berjasa terhadap Suatu Negara. Sama seperti Guss Hiddink yang diberikan hak kewarganegaraan oleh Pemerintah Korea Selatan karena keberhasilannya membawa korea selatan menjadi Semifinalis Piala Dunia.          

6. Ikut Ayah/Ibu

Contoh Kasus:


          Pada tahun 1993, Bejo menikahi gadis asal lampung yang bernama Clara. Bejo dan Clara akhirnya sah menjadi suami istri pada 17 April 1993. Mereka menikah di Yogyakarta karena Bejo berasal dari Yogyakarta. Setelah menikah selama 2 tahun akhirnya Bejo dan Clara di karuniai anak laki-laki yang bernama diberi nama Philip. Berhubungan Philip mempunyai kedua orang tua yang merupakan Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia akhirnya Philip menjadi seorang warga negara Indonesia.
         Tetapi menurut aturan hukum yang berlaku, Philip akan menjadi warga Negara Indonesia ketika Philip belum berusia 18 tahun. Tetapi jika Sudah berusia 18 tahun atau lebih maka, aturan hukum tersebut tidak berlaku lagi. Philip akan menentukan Warga Negara nya sendiri.

Kesimpulan:

         Anak yang belum berusia 18 tahun yang bertempat tinggal di Indonesia dan memeperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena ayah dan ibunya warga negara Indonesia. Sama seperti Philip yang lahir di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai Orang tua warga negara Indonesia, maka Philip akan ditetapkan menjadi warga negara Indonesia sebelum dia berusia 18 tahun.    

Wawasan nusantara

Sekilas Wawasan Nusantara, apa yang di maksud Wawasan Nusantara Negara Indonesia?

***) Mengapa Negara Indonesia Wawasannya seputar Nusantara?apa itu Nusantara?
***) Apa bila menggunakan Ordonasi 1939 Kerugian apa saja yang ditanggung oleh Negara Indonesia?apa solusinya?
***) Pengalaman menunjukkan pulau-pulau terluar Negara Indonesia banyak diminati bangsa di Luar Indonesia, apa yang seharusnya di lakukan Negara Indonesia?dengan cara privatisasi kah ?atau dengan cara disewakan ? (pendekatan ini untuk kesejahteraan dan tingkat pertahanan dan keamanan)

Jawaban Terbaik

·Ramario Dijawab 4 tahun yang lalu

Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sekitarnya.
* Karena negara Indonesia adalah negara kepulauan. Wawasan Nusantara berguna untuk mempersatuka pulau-pulau yang ada. Nusantara adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau yang saling menyatu.
** Maaf saya kurang tahu masalah Ordonasi
*** Hal yang terpenting adalah menempatkan armada kita di pulau terluar hal ini untuk menghindari klaim bangsa lain. Selain itu juga harus memberi nama setiap pulau serta melakukan patroli secara berkala.